Diunduh dari Harian KOMPAS, Jumat, 6 Februari 2009
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/06/00182959/mui.diminta.berhati-hati.mengeluarkan.fatwa
Washington DC, Kompas - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengkritik fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa tidak menjalankan hak pilihnya atau menjadi golongan putih dalam Pemilu 2009, jika ada calon yang layak dipilih, merupakan sesuatu yang haram. Itu karena dengan MUI menyatakan pendapat itu, yang oleh sebagian warga disebut fatwa golput, warga negara yang tak menjalankan hak pilihnya dalam pemilu dikategorikan berdosa dan masuk neraka.
Kritik Kalla itu disampaikan saat menjelaskan kondisi dalam negeri menjelang pemilu, terkait dengan adanya fatwa MUI yang belum lama ini dikeluarkan dalam Sidang Ijtima Fatwa MUI di Padang Panjang, Sumatera Barat, saat bersilaturahim dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS), Rabu (4/2) waktu setempat di Wisma Indonesia, Washington DC, AS.
”Fatwa haram bagi yang tidak memilih itu harus hati-hati. Saya tanya ke MUI, mengapa haram? Kalau haram, itu kan berarti dosa. Kalau dosa, itu artinya masuk neraka. Apabila menjadi golput, artinya dia akan masuk ke neraka. Apakah seperti itu?” ujar Wapres lagi.
Menurut Wapres, fatwa MUI tersebut sebenarnya merupakan acuan bagi masyarakat. Namun, apabila masyarakat hanya mengetahui itu sebagai kewajiban, hal tersebut bisa menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Padahal, fatwa MUI itu hanya sebagai panduan umat, bukan kewajiban.
Hanya tersenyum
Wapres kemudian menceritakan, saat fatwa MUI itu dikeluarkan, ia kemudian menghubungi Wakil Ketua Umum MUI Din Syamsuddin, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. ”Saya telepon Bapak, kan? Bapak kan waktu itu mengatakan tidak terlalu setuju? Kalau MUI begitu, ya sudahlah,” ungkap Wapres, sambil menanyakan lagi kepada Din, yang hadir dalam acara silaturahim itu. Din tidak menjawab.
Hal senada juga disampaikan kepada Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk negara-negara Timur Tengah Alwi Shihab yang juga hadir dalam silaturahim tersebut. Namun, Alwi hanya tersenyum. Sejumlah organisasi umat Islam tidak sepakat dengan fatwa itu. (Suhartono)
[ Kembali ]
Kritik Kalla itu disampaikan saat menjelaskan kondisi dalam negeri menjelang pemilu, terkait dengan adanya fatwa MUI yang belum lama ini dikeluarkan dalam Sidang Ijtima Fatwa MUI di Padang Panjang, Sumatera Barat, saat bersilaturahim dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat (AS), Rabu (4/2) waktu setempat di Wisma Indonesia, Washington DC, AS.
”Fatwa haram bagi yang tidak memilih itu harus hati-hati. Saya tanya ke MUI, mengapa haram? Kalau haram, itu kan berarti dosa. Kalau dosa, itu artinya masuk neraka. Apabila menjadi golput, artinya dia akan masuk ke neraka. Apakah seperti itu?” ujar Wapres lagi.
Menurut Wapres, fatwa MUI tersebut sebenarnya merupakan acuan bagi masyarakat. Namun, apabila masyarakat hanya mengetahui itu sebagai kewajiban, hal tersebut bisa menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Padahal, fatwa MUI itu hanya sebagai panduan umat, bukan kewajiban.
Hanya tersenyum
Wapres kemudian menceritakan, saat fatwa MUI itu dikeluarkan, ia kemudian menghubungi Wakil Ketua Umum MUI Din Syamsuddin, yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. ”Saya telepon Bapak, kan? Bapak kan waktu itu mengatakan tidak terlalu setuju? Kalau MUI begitu, ya sudahlah,” ungkap Wapres, sambil menanyakan lagi kepada Din, yang hadir dalam acara silaturahim itu. Din tidak menjawab.
Hal senada juga disampaikan kepada Utusan Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk negara-negara Timur Tengah Alwi Shihab yang juga hadir dalam silaturahim tersebut. Namun, Alwi hanya tersenyum. Sejumlah organisasi umat Islam tidak sepakat dengan fatwa itu. (Suhartono)
[ Kembali ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar